Rapat Paripurna DPRD Sumedang Anggota Fraksi Partai Golkar Walk Out

RAPAT Paripurna DPRD Sumedang, Jawa Barat, tentang penetapan RAPBD 2010 ditandai dengan pernyataan ‘tidak menerima’ penetapan RAPBD dan aksi walk out sembilan anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar. Bukan hanya itu, Bupati H Don Murdono saat menyampaikan sambutannya, tak lebih
dari lima menit di atas podium.

Dalam Rapat Paripurna yang tak dihadiri Wakil Bupati Taufiq Gunawansyah ini, sejak awal persidangan dihadiri 9 dari 10 anggota Fraksi Partai Golkar. Bahkan, Wakil Ketua DPRD Edi Askhari sempat duduk berdampingan dengan Ketua DPRD Yaya Widarya.

Namun demikian, usai pembacaan pendapat akhir Fraksi PG yang disampaikan H Deden Yayan Rusyanto (Ketua), kesembilan anggota dewan yang ada - kecuali Romli Firdaus karena sedang dalam proses hukum - segera meninggalkan ruangan persidangan.

Meski terjadi aksi walk out, dan bahkan persidangan sempat diskor selama 15 menit menjelang penetapan RAPBD akibat adanya permintaan tambahan anggaran untuk bantuan sosial bidang pembinaan keagamaan dari Fraksi PPP, akhirnya sekitar pukul 14.30 RAPBD 2010 ditetapkan menjadi Perda APBD 2010.

Seperti diketahui, bantuan sosial untuk KONIDA sebesar Rp 4,8 milyar, dinilai Nurdin Zen (Anggota Fraksi PPP) tak seimbang dengan bantuan untuk pembinaan bidang keagamaan. Karenanya, dari hasil rapat pimpinan tersebut, disepakati bersama bantuan KONIDA diturunkan menjadi Rp 4,4 milyar, sehingga Rp 400 juta ditambahkan untuk bidang keagamaan. 

Uniknya, Bupati H Don Murdono dalam penyampaian sambutannya di hadapan Rapat Paripurna yang juga dihadiri Kapolres Sumedang AKBP H Nurullah tersebut, tampak lesu dan hanya berpidato sekitar lima menit.

Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD tersebut, memang tampak tak seperti biasanya. Pasalnya, puluhan pengurus DPD Partai Golkar yang dimotori Yogie Yaman Sentosa (Sekretaris), hadir selama jalannya persidangan.

Menurut Yogie, menyikapi momen penetapan RAPBD 2010 segenap pengurus DPD Partai Golkar menilai bahwa beberapa bagian dari struktur APBD tak menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Karenanya, seluruh pengurus DPD PG (tak terkecuali Anggota Fraksi PG) menolak ditetapkannya RAPBD 2010 tersebut.

Disebutkan, terdapat beberapa alasan penolakan RAPBD 2010 tadi yakni masih tingginya alokasi anggaran pada Pos Bantuan Sosial, yang dinilai penggunaan bantuan social ini sebagai pengalokasian yang mubazir. “Karena tak memberikan dampak yang nyata dan terukur terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Yogie.

Selain itu, pihaknya mendesak kepada Pemkab Sumedang untuk mengumumkan secara terbuka pihak-pihak yang menerima Pos Bantuan Sosial dan Dana Hibah. “Hal ini merupakan hanl yang harus ditempuh demi tegaknya transparansi dalam tata kelola pemerintahan sebagai salah satu pilar tegaknya demokrasi,” tandasnya.

Demikian pula alokasi anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNS. Golkar menilai, pemerintah sudah seharusnya meningkatkan anggaran untuk TPP tersebut. Pasalnya, kata Yogie, jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain, TPP PNS di Sumedang masih tertinggal.***
Sumber: http://endynews.blogspot.com/2010/01/rapat-paripurna-dprd-sumedang-anggota.html

Artikel Terkait