Partai Golkar Buktikan Keberpihakan kepada Rakyat
Senin, 1 Februari 2010
SUMEDANG (Suara Karya): Gebrakan Partai Golkar di DPRD Provinsi Jawa Barat belum lama ini mendapat acungan jempol dari masyarakat di provinsi ini, termasuk di Kabupaten Sumedang.
Gebrakan itu sikap Fraksi Partai Golkar yang dipimpin H. Ali Hasan SIP menolak pengadaan 100 mobil dinas bagi anggota DPRD Jabar. Sikap ini mencerminkan Golkar berpihak kepada rakyat yang masih banyak didera problem kemiskinan.
SUMEDANG (Suara Karya): Gebrakan Partai Golkar di DPRD Provinsi Jawa Barat belum lama ini mendapat acungan jempol dari masyarakat di provinsi ini, termasuk di Kabupaten Sumedang.
Gebrakan itu sikap Fraksi Partai Golkar yang dipimpin H. Ali Hasan SIP menolak pengadaan 100 mobil dinas bagi anggota DPRD Jabar. Sikap ini mencerminkan Golkar berpihak kepada rakyat yang masih banyak didera problem kemiskinan.
Memasuki akhir Januari 2010 ini kembali masyarakat dibuat terpana dengan aksi walk out (WO) Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Sumedang yang dipimpin H. Deden Yayan Rusyanto. Fraksi ini melakukan aksi WO saat menyampaikan pendapat akhir terkait penetapan APBD kabupaten ini.
"Sikap ini ditunjukkan Golkar karena beberapa bagian pada struktur APBD sebagai produk kebijakan pemerintah daerah dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat," kata Ketua DPD Partai Golkar Sumedang Taufiq Gunawansyah SIP yang sehari-hari adalah Wakil Bupati Sumedang.
Ia mengutarakan, ada tiga poin penting yang disoroti Golkar Sumedang. Pertama, masih tingginya anggaran untuk pos bantuan sosial. Namanya memang bantuan sosial, namun sudah menjadi rahasia publik kalau pengalokasian dana tersebut dinilai tidak tepat sasaran alias mubazir. Pasalnya realisasinya di lapangan tidak berdampak nyata pada peningkatan kesejateraan rakyat banyak. Yang jelas hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.
Point kedua yang disikapi Partai Golkar adanya pengurangan pada pos anggaran Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dimana pada dasarnya PIK mengakomodasi usulan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Padahal anggaran itu dirasa perlu oleh masyarakat untuk merealisasikan berbagai program usulan warga.
Lalu poin ketiga fraksi Partai Golkar menyoroti rendahnya alokasi anggaran untuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi PNS. Padahal menurut Partai Golkar, anggaran harus lebih ditingkatkan seperti layaknya di kabupaten lain sebagai upaya peningkatan produktifitas kinerja PNS di Kabupaten Sumedang.
Menurut Herie Noerdian, Ketua AMPG setempat, aksi Partai Golkar tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan dan kepedulian Partai Golkar kepada aspirasi rakyat dan semua ini harus dipertahankan konsistensinya. (*/Agus Dinar)
Sumber: Suara Karya Online
Sumber: Suara Karya Online
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kesediannya memberi apresiasi di blog ini.
Salam.
Damai di hati. Damai di bumi.